Pemerintah pusat mengerahkan helikopter water bombing dan menggelontorkan Rp2,7 miliar untuk operasi pemadaman.
Pemprov Kalsel juga mengalokasikan Rp23 miliar untuk penanganan bencana, termasuk karhutla dan banjir.
Walhi Kalsel menilai klaim pemerintah soal penurunan kebakaran tidak sesuai fakta di lapangan.
Mayoritas titik api disebut berada di konsesi korporasi, bukan lahan masyarakat.
Raden Rafiq, Direktur Eksekutif Walhi, menuntut penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Ia mengingatkan, strict liability harus ditegakkan agar pemegang izin tetap bertanggung jawab.
Jika tidak, karhutla hanya akan jadi siklus tahunan yang merugikan rakyat dan negara.
Pantau Gambut juga menilai penegakan hukum terlalu reaktif.
Sering kali hanya pekerja lapangan yang ditindak, bukan korporasi pemilik lahan.
Mereka mendesak pemerintah meningkatkan pengawasan berbasis hotspot dan memperkuat pencegahan.
Kebakaran gambut, meski kecil skalanya, tetap berdampak pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Energi Juang News