daerah

Karhutla Kalsel: Mengapa Konsesi Perusahaan Masih Jadi Sumber Asap?

ET
Minggu, 21 September 2025 | 16:00 WIB



Pemerintah pusat mengerahkan helikopter water bombing dan menggelontorkan Rp2,7 miliar untuk operasi pemadaman.





Pemprov Kalsel juga mengalokasikan Rp23 miliar untuk penanganan bencana, termasuk karhutla dan banjir.





Walhi Kalsel menilai klaim pemerintah soal penurunan kebakaran tidak sesuai fakta di lapangan.
Mayoritas titik api disebut berada di konsesi korporasi, bukan lahan masyarakat.
Raden Rafiq, Direktur Eksekutif Walhi, menuntut penegakan hukum tanpa pandang bulu.





Ia mengingatkan, strict liability harus ditegakkan agar pemegang izin tetap bertanggung jawab.
Jika tidak, karhutla hanya akan jadi siklus tahunan yang merugikan rakyat dan negara.





Pantau Gambut juga menilai penegakan hukum terlalu reaktif.
Sering kali hanya pekerja lapangan yang ditindak, bukan korporasi pemilik lahan.





Mereka mendesak pemerintah meningkatkan pengawasan berbasis hotspot dan memperkuat pencegahan.





Kebakaran gambut, meski kecil skalanya, tetap berdampak pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat.





Energi Juang News

Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB