“Pemerintah pusat harus melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Amdal secara transparan, serta melibatkan masyarakat adat sejak awal. Jangan sampai kebijakan ini menjadi babak baru perampasan tanah Papua,” tegas Maikel.
Walhi mendesak agar rencana pembukaan lahan 481 ribu hektare dihentikan sampai ada partisipasi masyarakat yang sah. Mereka juga meminta evaluasi proyek pangan skala besar yang telah berjalan di Merauke, agar dampak sosial dan lingkungan bisa terukur jelas.
“Kami tidak menolak pembangunan. Tapi pembangunan harus adil, menghormati hak adat, dan menjaga kelestarian hutan sebagai penyangga kehidupan,” tutup Maikel.
Energi Juang News