Agustinus mengaku trauma atas peristiwa itu. Ia bersama Koalisi Advokasi Poco Leok sudah mengajukan surat keberatan pada Juli 2025. Namun, tidak ada jawaban dari pemerintah maupun Presiden sebagai atasan tergugat.
Karena jalur administratif buntu, kasus ini akhirnya maju ke PTUN Kupang.
Kritik terhadap geothermal
Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, menilai proyek geothermal bukan energi terbarukan. Menurutnya, label “transisi energi” hanya kamuflase investasi.
Ia menegaskan, di banyak wilayah, proyek serupa menimbulkan masalah serius. Mulai dari longsor, krisis air, hingga pencemaran udara yang mengganggu kesehatan warga.
Koalisi masyarakat adat Poco Leok menuntut Bupati meminta maaf secara terbuka di media. Mereka menekankan, aksi damai adalah hak konstitusional yang wajib dilindungi, bukan ditekan.
Kini, publik menanti bagaimana PTUN Kupang menilai kasus ini. Apakah tindakan bupati hanya emosi sesaat, atau benar melanggar hukum dan hak warga?
Energi Juang News