ICW juga menyoroti dampak sosial dari kehadiran aparat di sekolah. Kehadiran TNI-Polri dinilai menciptakan suasana tidak ramah anak dan mengarah pada militerisasi ruang sipil.
“Sekolah seharusnya menjadi tempat aman dan bebas dari kontrol militer,” tambahnya.
ICW Desak MBG Dikembalikan ke Mekanisme Sipil yang Transparan
ICW menegaskan bahwa pengelolaan MBG seharusnya dilakukan oleh lembaga sipil, dengan mekanisme pengawasan independen agar transparan dan akuntabel.
Lebih jauh, ICW mengungkapkan adanya 3.594 kasus keracunan terkait MBG sejak April hingga September 2025, tersebar di delapan provinsi, termasuk Jawa Barat, Yogyakarta, NTB, hingga Jawa Timur.
Pemantauan dilakukan ICW bersama koalisi masyarakat sipil seperti Kopaja, FIAN Indonesia, dan Transparency International Indonesia (TII). Temuan tersebut memperkuat desakan agar pemerintah segera melakukan koreksi serius.
“Pemerintah tidak boleh menutup mata. MBG harus dikembalikan kepada mekanisme sipil, bukan diarahkan ke jalur militer,” pungkas Eva.
Energi Juang News