Energi Juang News, Jakarta- Belasan masyarakat adat diduga menjadi korban kriminalisasi perusahaan tambang, PT Position.
Karena itu, Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam berharap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hingga Komnas Perempuan, segera mengeluarkan rekomendasi terkait hal tersebut.
Setidaknya 11 orang masyarakat adat Maba Sangaji, Halmahera Timur, Maluku Utara, harus duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Soasio karena dituduh menghalangi aktivitas pertambangan PT Position, dan kepemilikan senjata tajam.
Juru kampanye Jatam, Hema Situmorang menyebut, sejak 11 orang masyarakat adat dijadikan tersangka pada Mei lalu, tim advokat telah membuat pengaduan kepada Komnas HAM hingga Komnas Perempuan.
Jatam pun berharap agar rekomendasi dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan segera diterbitkan sebelum sidang putusan dijatuhkan kepada 11 orang masyarakat adat Maba Sangaji.
"Kami minta agar segera, karena seperti yang kita tahu ini kan sedang dalam persidangan. Itu (rekomendasi) akan sangat membantu proses persidangan, terutama yang berpihak kepada 11 orang masyarakat adat," kata Hema, baru-baru ini.
Aduan 11 korban kriminalisasi ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan, bukan tanpa alasan. Sebab dalam perkara ini terdapat sejumlah pelanggaran prosedur dalam proses pemidanaan tersebut.