Dalam petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan beberapa pasal UU 12/1980 bertentangan dengan UUD 1945. Mereka menuntut agar definisi Lembaga Tinggi Negara tidak lagi memasukkan DPR, sehingga otomatis menghapus hak pensiun bagi anggotanya.
Selain itu, mereka mendesak MK memerintahkan agar putusan dimuat dalam Berita Negara sebagai rujukan hukum. Jika MK berpendapat lain, pemohon meminta putusan yang seadil-adilnya demi keadilan sosial.
Gugatan ini diprediksi akan memicu perdebatan luas. Publik selama ini menyoroti privilese anggota DPR yang tetap mendapat fasilitas meski masa kerja singkat. Kini, MK ditantang untuk menilai apakah hak pensiun DPR masih relevan dengan prinsip keadilan.
Redaksi Energi Juang News