daerah

Militerisasi Ruang Siber Ancam Kebebasan Sipil

ET
Sabtu, 4 Oktober 2025 | 13:00 WIB



Lebih jauh, mereka menyoroti indikasi militerisasi ruang siber. Revisi UU TNI sebelumnya memang menambahkan tugas operasi militer selain perang untuk menangani ancaman siber. “Dengan definisi ancaman yang kabur, keterlibatan militer bisa melebar ke semua aspek,” ujar Wahyudi.





Risiko terbesar, menurut mereka, adalah potensi abuse of power. Hingga kini, UU Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997 belum diperbarui. Artinya, jika anggota TNI melanggar hukum dalam penyidikan, kasusnya tetap diadili di peradilan militer, bukan peradilan umum.





“Ini jelas memperbesar ancaman terhadap hak asasi manusia dan prinsip negara hukum,” tegas Wahyudi.





Menanggapi kritik, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut pemerintah masih menyusun draf RUU KKS bersama sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk BSSN. Terkait kewenangan TNI sebagai penyidik, ia mengaku akan mengecek ulang. “Saya akan konfirmasi dulu dengan Dirjen Peraturan Perundang-undangan,” ucapnya.





Redaksi Energi Juang News


Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB