“Peningkatan peran militer di ruang sipil dan penegakan hukum jelas menyimpang dari semangat Reformasi 1998. Ini semakin menjauhkan mimpi untuk membangun institusi militer yang profesional dan tunduk pada supremasi sipil,” ujar Dimas.
KontraS pun mendesak pemerintah dan DPR meninjau ulang arah kebijakan keamanan, agar tidak terjadi pengaburan fungsi militer yang seharusnya terbatas pada pertahanan negara. Mereka juga mengingatkan bahaya militerisasi yang bisa mempersempit ruang demokrasi dan kebebasan sipil.
Redaksi Energi Juang News