Energi Juang News, Jakarta– Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengecam keras rencana pelepasan 486.939 hektare hutan Merauke, Papua Selatan untuk proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) pangan dan energi. Menurut Walhi, kebijakan ini adalah bentuk kekerasan terbuka negara terhadap hutan sekaligus masyarakat adat Papua.
Rencana pelepasan kawasan tersebut bertujuan mendukung program swasembada pangan, energi, dan air nasional. Namun, Menteri ATR/BPN sebelumnya menyebut hutan itu adalah milik negara dan tidak ada penduduk di dalamnya. Pernyataan ini dianggap menyesatkan dan melecehkan hak masyarakat adat.
Dampak Lingkungan dan Emisi
Analisis Walhi menunjukkan bahwa dari total luas kawasan, 265.208 hektare adalah hutan alam. Jika diubah menjadi kebun tebu (etanol), sawah baru, atau perkebunan sawit (B-50), maka berpotensi melepaskan 140–299 juta ton CO₂.
“Bayangkan jika 2 juta hektare hutan Papua diubah jadi konsesi pangan dan energi. Emisinya akan menghancurkan kredibilitas komitmen iklim Indonesia,” ujar Uli Arta Siagian, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi, Selasa (7/10/2025).
Hak Masyarakat Adat Dilanggar
Walhi juga menegaskan di kawasan hutan itu terdapat 24 kampung adat seperti Yulili, Wogekel, Wanam, hingga Zanegi. Mereka hidup dari sagu, hasil hutan, dan perikanan. Pernyataan pejabat bahwa kawasan itu kosong dianggap meniadakan eksistensi masyarakat adat.