“Ini kesalahan fatal. Masyarakat adat jelas ada dan mereka menolak proyek ini,” tambah Uli.
Potensi Konflik Agraria
Direktur Walhi Papua, Maikel Peuki, memperingatkan proyek PSN justru memperparah konflik agraria. Tanpa persetujuan masyarakat adat, proyek pangan skala besar ini bisa menggusur kampung, menghancurkan sumber pangan lokal, dan merusak habitat satwa endemik seperti kasuari, kanguru pohon, dan cenderawasih.
“Penghancuran hutan berarti juga penghancuran identitas masyarakat adat Papua. Semua keputusan dibuat di Jakarta tanpa mendengar suara pemilik sah tanah Papua,” tegas Maikel.
Ancaman Deforestasi Papua
Data Walhi mencatat Papua kehilangan ±688 ribu hektare hutan primer dalam 30 tahun terakhir. Bahkan periode 2022–2023 saja deforestasi mencapai 552 ribu hektare, atau 70 persen dari total deforestasi nasional.
“Menolak PSN pangan dan energi di Papua adalah bagian dari menyelamatkan Indonesia,” pungkas Maikel.
Redaksi Energi Juang News