Energi Juang News, Bogor– Polemik penutupan sementara tambang pasir, batu, dan tanah agregat di Bogor menyisakan persoalan serius. Surat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang menghentikan operasi tambang dinilai bukan hanya soal tata kelola, melainkan alarm krisis ekologis.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat merilis data mengejutkan: 60 persen bentang alam Kabupaten Bogor rusak parah dalam delapan tahun terakhir. Kerusakan ini terutama disebabkan oleh ekspansi tambang galian C (pasir) dan tambang emas, pemasok utama untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), industri properti, hingga pariwisata.
Pembangunan Mengorbankan Lingkungan
Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Wahyudin Iwang, menilai percepatan pembangunan dengan dalih PSN justru memperparah degradasi alam.
“Sebagian besar hasil tambang dipasok ke PSN. Sisanya untuk properti dan wisata,” kata Iwang, Minggu (5/10/2025).
Alih fungsi lahan besar-besaran ini dianggap sebagai bentuk legitimasi kerusakan lingkungan demi mengejar pertumbuhan ekonomi.
Dampak: Banjir, Kekeringan, dan Konflik
Walhi menegaskan, perubahan fungsi lahan di Bogor membawa dampak langsung pada masyarakat. Risiko banjir saat musim hujan dan kekeringan di musim kemarau kini meningkat tajam. Selain itu, aktivitas tambang memicu potensi konflik sosial antara warga yang menolak dan mendukung operasi tambang.