Iwang menyebut kerusakan di Bogor tidak hanya masalah lokal, tapi juga memberi kontribusi signifikan terhadap krisis iklim global.
Kritik pada Pemerintah Pusat
Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang menegaskan proyek tol senilai Rp 12,3 triliun tidak akan terganggu pasokan material, dinilai Walhi sebagai sikap yang mengabaikan krisis lingkungan.
“Tidak semua PSN harus dipaksakan, apalagi bila mengorbankan ekosistem,” tegas Iwang.
Tuntutan Penegakan Hukum
Walhi mengapresiasi langkah KDM menghentikan tambang sementara. Namun, mereka menegaskan penindakan harus menyeluruh. Bukan hanya penambang ilegal, tapi juga perusahaan berizin yang kerap melanggar dokumen lingkungan.
Walhi mendesak evaluasi menyeluruh serta pemulihan lingkungan yang biayanya ditanggung pengusaha tambang.
Ancaman “Bom Waktu” Ekologis
Kasus Bogor menunjukkan benturan keras antara percepatan pembangunan dan kewajiban menjaga ekosistem. Data Walhi soal kerusakan 60 persen bentang alam Bogor adalah sinyal keras: pembangunan tanpa kendali lingkungan sama dengan menyalakan bom waktu ekologis di jantung Jawa.