Juru Bicara Solidaritas Merauke Franky Samperante mengkritisi percepatan proses hingga penerbitan berbagai kebijakan untuk memuluskan perubahan status kawasan hutan tersebut, yang melibatkan pemerintahan pusat, kementerian, serta DPRD Papua Selatan, termasuk perubahan rencana tata ruang wilayah Papua Selatan.
“Semua itu dilakukan secara kilat, senyap dan tidak ada partisipasi bermakna yang melibatkan masyarakat adat, serta tidak mendapatkan persetujuan yang bebas oleh masyarakat adat sebagaimana Prinsip Free Prior Informed Consent,” kata Franky.
Menurut Franky, perubahan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang mengakomodasi kepentingan proyek perluasan modal dan lahan usaha dengan mengatasnamakan PSN Pengembangan Kawasan Pangan dan Energi. Di antaranya proyek cetak sawah baru; pengembangan perkebunan dan industri minyak kelapa sawit; perkebunan dan tebu dan industri bioetanol; peternakan hewan; industri amunisi propelan; dermaga dan bandara, termasuk landasan pacu pesawat tempur; dan sarana dan prasarana pendukung.
Solidaritas Merauke menuntut pemerintah untuk menghentikan total kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, revisi RTRW Provinsi Papua Selatan dan izin usaha untuk Proyek Strategis Nasional serta proyek-proyek atas nama kepentingan proyek strategis nasional lainnya yang jelas-jelas mengorbankan rakyat dan lingkungan hidup.
Redaksi Energi Juang News