Sebelumnya, Komnas HAM menyatakan kepentingan terbaik untuk anak harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program MBG.
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (30/9), mengingatkan bahwa Indonesia telah mengakui dan menjamin hak anak, seperti penyediaan pangan yang layak dan bergizi.
Menurut Atnike, berdasarkan prinsip ketersediaan hak atas pangan, tersedianya pangan tidak cukup hanya memperhatikan kuantitas semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek kualitas, dapat diterima dalam budaya tertentu, dan bebas dari zat berbahaya.
Selain itu, merujuk prinsip kelayakan dari hak atas pangan, dia menjelaskan bahwa penyediaan pangan harus menerapkan syarat keamanan demi mencegah kontaminasi bahan pangan dari kondisi lingkungan yang buruk.
Dalam hal ini, Atnike menyoroti pelbagai aspek, seperti kebersihan bahan pangan, pengolahan makanan, waktu distribusi makanan, hingga penanganan rantai pangan.
Atas terjadinya insiden keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG, Komnas HAM mengingatkan penyelenggara program dan kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk memperhatikan prinsip-prinsip HAM.
Selain memastikan terpenuhinya prinsip ketersediaan dan kelayakan pangan, Komnas juga mengingatkan penyelenggara MBG dan K/L untuk menyediakan mekanisme pengaduan dan pemulihan cepat, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh korban.
Redaksi Energi Juang News