daerah

Jaksa Kriminalisasi Warga Adat Maba Sangaji Demi Tambang Nikel

ET
Kamis, 9 Oktober 2025 | 14:00 WIB


Energi Juang News, Maluku Utara– Amnesty International Indonesia mengecam tuntutan penjara terhadap 11 warga adat Maba Sangaji di Halmahera Timur, Maluku Utara. Mereka dituntut 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Soasio, Rabu (8/10/2025).





Direktur Eksekutif Amnesty, Usman Hamid, menilai tuntutan tersebut adalah bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang berjuang mempertahankan hutan dan tanah leluhur dari gempuran pertambangan nikel.





“Tuntutan ini bukti nyata negara mengkriminalisasi rakyatnya sendiri. Menjaga hutan disebut kriminal, sementara merusaknya dibungkus sebagai pembangunan,” kata Usman.





Warga Adat Diperlakukan Seperti Penjahat





Sebelas warga dituduh melanggar Pasal 162 UU Minerba 2020, karena dianggap merintangi aktivitas tambang berizin. Bahkan, beberapa terdakwa mendapat tambahan tuntutan hingga tujuh bulan.





Menurut Amnesty, warga Maba Sangaji justru dikriminalisasi karena menggelar ritual adat sebagai bentuk protes. Mereka ditangkap paksa, diintimidasi, bahkan dipaksa menandatangani dokumen tanpa penjelasan.





“Negara melalui aparat dan hukum tampak berpihak pada korporasi tambang. Ini mencederai keadilan dan hak konstitusional masyarakat adat,” tegas Usman.


Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB