“Contohnya di Blora, TNI terlibat penuh dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari pelatihan sampai mengantarkan makanan ke kelas-kelas. Ketika ada masalah, misalnya makanan basi, warga takut bersuara karena yang mengantar tentara,” ungkapnya.
Komponen Cadangan = Alat Mobilisasi Cepat
PBHI juga menyoroti komponen cadangan TNI yang sudah meluluskan lebih dari 5.000 orang. Gina menegaskan, aturan hukumnya bisa sangat keras.
“Kalau dipanggil lalu menolak, dianggap desersi, bisa diproses di peradilan militer. Ancaman hukumannya berat. Ini jelas membuka peluang mobilisasi cepat, bukan hanya untuk pertahanan, tapi bisa dipakai mengamankan stabilitas politik dan kepentingan investasi,” katanya.
Ancaman Demokrasi
Menurut Gina, pola ini perluasan OMSP lewat aturan pemerintah, banyaknya MoU, keterlibatan TNI dalam proyek beranggaran besar, hingga komponen cadangan – berpotensi melahirkan represi yang dilegalkan.
“Ini gerakan sistematis. Saat dibutuhkan, penguasa bisa menggerakkan aparat dengan legitimasi OMSP. Cara-cara represif itu lalu dianggap sah, demi stabilitas politik dan ekonomi. Ini berbahaya bagi demokrasi,” tegasnya.
Redaksi Energi Juang News