Bagas pun mengingatkan, agar negara memperhatikan tranparansi terkait RUU Perampasan Aset. Transparansi itu terkait dengan pembahasan, maupun pelaksanaan UU ini nantinya.
"Ketika pembahasan saat ini, negara harus menyerap aspirasi publik terkait RUU ini. Dan siapapun yang memiliki otoritas besar dalam pelaksanaan UU ini nanti, penyalahgunaan kekuasaan harus dihindari, maka disinilah pentingnya pengawasan publik," papar Bagas.
Redaksi Energi Juang News