Energi Juang News, Jakarta– Tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran kembali menuai kritik tajam. Pengamat politik dari Formappi, Lucius Karus, menyoroti meningkatnya peran militer di ruang sipil serta kinerja kabinet yang dianggap belum produktif.
Menurut Lucius, sejumlah kebijakan terbaru memperlihatkan kecenderungan untuk memperluas kewenangan militer di luar pertahanan. Salah satunya adalah RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang dikabarkan akan melibatkan TNI dalam ranah hukum. Padahal, bidang tersebut selama ini menjadi kewenangan kepolisian.
“Kecenderungan kembalinya militer ke panggung politik makin jelas. Ada RUU yang akan digas di akhir tahun, yaitu soal keamanan siber, yang memberi ruang besar kepada TNI,” ujarnya dalam diskusi publik bertajuk 1 Tahun Prabowo-Gibran: Indonesia Emas Atau Cemas?, Minggu (19/10/2025).
Garis Militer-Sipil Kabur
Lucius menilai, jika tren ini berlanjut, batas antara peran sipil dan militer akan makin kabur. “Kalau militer diberikan tempat yang sangat strategis, maka kita harus mendefinisikan ulang ketatanegaraan kita,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia bisa terancam jika porsi militer terlalu dominan dalam proses politik dan pemerintahan sipil.
Kabinet Sibuk Pelantikan