“Kami di Korsup tidak hanya bicara soal korupsi, tapi juga mendorong penegakan hukum sektoral—baik kehutanan, lingkungan, maupun pajak,” tegas Dian.
Penegakan Hukum Diserahkan ke Instansi Berwenang
Dian menjelaskan, KPK akan mengawasi dan memberi supervisi kepada instansi terkait agar penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan.
“Kalau ada unsur pidana, kami dorong aparat berwenang untuk menindak. Prinsipnya, aturan harus ditegakkan,” katanya.
Tambang Lebih Besar di Sumbawa
Selain di Lombok Barat, KPK juga menemukan aktivitas tambang ilegal lain yang skalanya lebih besar di Sumbawa, NTB, tepatnya di kawasan Lantung.
“Yang di Sumbawa itu lebih besar lagi dibanding yang di Lombok,” ujar Dian.
Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik tambang ilegal masih menjadi persoalan serius di wilayah Nusa Tenggara Barat, meskipun kawasan tersebut tengah berkembang menjadi destinasi wisata internasional.