Tentu BPIP itu bukan seperti MK yang bisa misalnya kalo ada peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan Pancasila kemudian dia veto misalnya, tentu nggak bisa. Makanya pelibatannya di mana?" ujar Rumadi.
Rumadi ingin mempertegas posisi BPIP ke depan. Rumadi menyebut apakah BPIP bisa memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga dalam penerapan Pancasila.
"Apakah pelibatan itu di dalam pra rumusan yang nanti BPIP bisa membuat semacam rekomendasi yang stratus rekomendasinya itu menjadi rekomendasi wajib misalnya," kata Rumadi.
"Rekomendasi yang sifatnya wajib, supaya lembaga kementerian dan lembaga yang membuat regulasi itu dia wajib terikat dengan rekomendasi BPIP supaya status regulasinya itu memang satu arah, satu jalan dengan ideologi Pancasila," imbuhnya.
Redaksi Energi Juang News