daerah

Kegagapan Pemerintah dalam Menghadirkan Rasa Aman di Sumatera

Ir
Selasa, 9 Desember 2025 | 10:45 WIB



Respons pemerintah terhadap bencana di Sumatera tampak terlambat, sporadis, dan sama sekali tidak proaktif. Kehadiran presiden atau menteri terkesan seremonial, tidak memberi rasa bahwa negara memegang kendali atas situasi.





Lebih buruk lagi, munculnya pernyataan defensif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang buru-buru menegaskan bahwa bencana tidak berkaitan dengan aktivitas pertambangan, justru memperdalam jurang ketidakpercayaan publik. Di saat masyarakat sedang berjuang melawan trauma dan kerentanan wilayah mereka, fokus pemerintah tampak bergeser pada upaya melepaskan diri dari potensi kesalahan.





Komunikasi semacam ini gagal membangun empati, bahkan memperkuat kesan bahwa negara lebih sibuk membela diri daripada membela rakyat. Negara menjadi terlihat dingin, jauh, dan tidak memihak pada penderitaan masyarakat.





Kegagapan komunikasi empatik dari pemerintah pusat dalam merespons bencana di Sumatera telah menciptakan celah besar dalam rasa aman publik. Negara kehilangan momen krusial untuk menjadi healing force (kekuatan pemulih), melalui kehadiran simbolis, pengakuan emosional, dan pesan yang menenangkan.





Untuk menutup celah ini, komunikasi pemimpin harus berubah: lebih empatik, lebih proaktif, dan lebih bertanggung jawab dalam memastikan keamanan jangka panjang serta keberlangsungan hidup warga. Di tengah kehancuran, komunikasi kepemimpinan bukan sekadar pelengkap statistik bencana. Ia adalah fondasi pemulihan jiwa dan resiliensi masyarakat.






Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB