Energi Juang News, Jakarta- Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) menyampaikan duka cita dan solidaritas penuh bagi warga terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bagi KPHD, rangkaian bencana ini tidak lagi semata bencana alam, melainkan gejala krisis ekologis struktural akibat tata kelola ekstraktif yang timpang antara pusat dan daerah.
Selama ini Sumatera dieksploitasi melalui kebijakan ekstraktif yang sangat sentralistik, dengan ribuan izin tambang dan penggunaan kawasan hutan mengurung wilayah-wilayah rentan. Pemerintah pusat memegang kendali perizinan yang memicu degradasi lingkungan, sementara beban bencana diserahkan ke daerah tanpa status Bencana Nasional, menciptakan ketimpangan antara otoritas izin dan tanggung jawab pemulihan.
Analisis terbaru menunjukkan narasi bahwa investasi ekstraktif membawa kesejahteraan daerah telah terpatahkan. Studi CELIOS (2025) memperkirakan kerugian ekonomi banjir dan longsor di Sumatera mencapai sekitar Rp68,67 triliun, jauh melampaui penerimaan PHT nasional yang hanya sekitar Rp16,6 triliun per Oktober 2025.
Di Aceh, kerugian bencana ditaksir sekitar Rp2,04 triliun, tidak sebanding dengan penerimaan dari sektor ekstraktif yang hanya ratusan miliar rupiah. Fakta ini menunjukkan terjadinya “defisit ekologis” di tingkat daerah, sementara skema Transfer ke Daerah belum mencerminkan risiko ekologis dan biaya pemulihan yang harus ditanggung.
Sejak banjir dan longsor melanda Aceh pada 25 November 2025, sejumlah jalur utama di provinsi tersebut terputus, termasuk perbatasan Sumatera–Aceh Tamiang, Gayo Lues–Aceh Tamiang, Bireuen–Takengon, Banda Aceh–Lhokseumawe, dan Bener Meriah–Bireuen. Kondisi ini menghambat distribusi logistik, layanan kesehatan, dan akses warga ke kebutuhan dasar.
Tati Meutia Asmara, S.KH, M.Si, anggota Komisi II DPRA sekaligus Koordinator KPHD dari Aceh, menegaskan perlunya intervensi segera. Ia mendesak pemerintah pusat untuk mengatasi kelaparan, membuka akses ke daerah terisolasi, menjamin pasokan BBM, memulihkan jaringan internet, dan memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi, termasuk obat-obatan serta air bersih bagi perempuan, anak, dan balita.
Merespons eskalasi krisis, KPHD mendesak pemerintah pusat menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai Bencana Nasional. Langkah ini menjadi konsekuensi logis dari kebijakan perizinan yang mengabaikan daya dukung lingkungan sekaligus pengakuan atas tanggung jawab negara terhadap kerusakan struktural yang terjadi.