daerah

KPHD Gugat Tanggung Jawab Negara atas Bencana Sumatra

ET
Jumat, 12 Desember 2025 | 17:10 WIB



KPHD juga menuntut moratorium total penerbitan izin baru di sektor pertambangan dan perkebunan sawit di wilayah terdampak, disertai audit investigatif terhadap seluruh konsesi aktif. Izin yang terbukti berada di zona rawan bencana atau merusak fungsi hidrologis harus dicabut untuk menghentikan kerusakan ekologis lebih jauh.​





Sebagai jalan pemulihan jangka panjang, KPHD mendorong reformasi fiskal melalui skema Transfer Fiskal berbasis Ekologis yang mengaitkan alokasi anggaran dengan perlindungan lingkungan. Dalam skema ini, formulasi Dana Bagi Hasil perlu memperhitungkan risiko bencana dan kebutuhan biaya pemulihan, bukan hanya volume produksi atau indikator ekonomi semata.​​





Mutmainah Korona, S.E., Anggota DPRD Kota Palu sekaligus Ketua Presidium KPHD, menegaskan pentingnya anggaran berbasis ekologis di setiap level kebijakan. Menurutnya, pemulihan dan perbaikan tata kelola lingkungan hidup harus responsif, berkelanjutan, dan menjadikan keselamatan warga di daerah rentan sebagai prioritas utama.​





KPHD menekankan bahwa prinsip polluter pays (pencemar membayar) harus ditegakkan secara tegas agar korporasi ekstraktif menanggung biaya pemulihan atas kerusakan infrastruktur dan sosial yang mereka timbulkan. Dengan demikian, beban bencana tidak terus menggerus APBD dan memiskinkan masyarakat di wilayah-wilayah terdampak.​





Dalam jangka pendek, KPHD mendorong penguatan fase tanggap darurat lanjutan dan transisi menuju pemulihan dini di seluruh wilayah bencana. Distribusi logistik, air bersih, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial harus menjangkau wilayah yang masih terisolasi dan kelompok paling rentan, terutama perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.​





KPHD juga menuntut keadilan pemulihan bagi korban, tidak sebatas pembangunan kembali infrastruktur fisik. Pemulihan mata pencaharian, akses lahan yang aman, dan perlindungan sosial perlu dirancang secara partisipatif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat terdampak.​





Di tingkat regulasi, KPHD mendorong DPR RI memastikan keterlibatan bermakna masyarakat terdampak bencana dan komunitas rentan dalam pembahasan RUU Kehutanan dan RUU Perubahan Iklim. Regulasi nasional harus mencerminkan realitas krisis ekologis di lapangan dan memperkuat perlindungan lingkungan di daerah-daerah produksi ekstraktif.​





KPHD menilai, tanpa perubahan mendasar dalam arah pembangunan dan struktur pembiayaan publik, bencana serupa berpotensi berulang dengan skala kerugian yang semakin besar. Karena itu, reformasi kebijakan fiskal dan perizinan harus berjalan beriringan dengan agenda pemulihan sosial-ekologis.

Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB