Yoga menjelaskan lebih lanjut bahwa HH pernah diperiksa oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, namun setelah menyerahkan uang senilai Rp 3 miliar, penyelidikan pun dihentikan.
"Kami tentu bertanya kan, apakah uang senilai 3 miliar tersebut adalah cicilan atas pinjamannya atau uang apa kan gitu" terang Yoga.
ANKRI menegaskan bahwa materi yang disampaikan dalam aksi merupakan aspirasi dan laporan dari para nasabah serta hasil pengumpulan informasi organisasi, yang perlu ditindaklanjuti dan diuji melalui proses hukum oleh aparat penegak hukum.
Aksi unjuk rasa yang melibatkan ratusan nasabah dan masyarakat ini disorot media lokal dan regional, hal itu karena menyangkut keberlangsungan lembaga keuangan daerah, potensi kerugian negara, serta dampak langsung terhadap kepercayaan dan hak-hak nasabah.
Dalam pernyataan lain, Yoga menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial dan upaya mencari keadilan.
“Nasabah tidak boleh terus menjadi korban akibat persoalan yang berlarut-larut. Kami meminta Kejati Jawa Barat bertindak profesional, transparan, dan adil dalam mengusut kasus ini, termasuk memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat,” demikian pernyataan ANKRI.
Pada sore hari tadi (15/12), massa aksi diterima oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk menyampaikan tuntutan masyarakat. Pihak Kejaksaan Tinggi menyatakan komitmennya untuk mengusut keterlibatan aktor-aktor eksternal pada kasus kredit fiktif yang sedang berjalan.
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tadi berkomitmem akan mendalami fakta-fakta yang timbul dalam persidangan dan akan memproses pelaku kredit fiktif sebagaimana mekanisme hukum yang berlaku terkhusus aktor berinisial HH yang diduga melakukan kredit fiktif sebesar 25 miliar rupiah dengan jaminan yang tidak mumpuni" tutup Yoga mengakhiri keterangannya.