MK menegaskan frasa “atas penugasan dari Kapolri” dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Artinya, anggota Polri aktif wajib mundur atau pensiun bila hendak menduduki jabatan sipil, sehingga tidak ada lagi celah penugasan langsung dari Kapolri.
Hanya 29 hari setelah putusan MK, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meneken Perpol Nomor 10 Tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi.
Aturan ini membuka ruang bagi polisi aktif menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil, termasuk BNN, BNPT, BIN, OJK, PPATK, BSSN, dan KPK.
Polri menjelaskan Perpol diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum penugasan anggota Polri di lembaga strategis yang dinilai membutuhkan fungsi kepolisian.
Redaksi Energi Juang News