daerah

OJK Gerak Cepat, PPATK Blokir Rekening Dana Syariah Indonesia

ET
Kamis, 1 Januari 2026 | 16:00 WIB


Energi Juang News, Jakarta- OTORITAS Jasa Keuangan meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ikut mendalami aliran dana PT Dana Syariah Indonesia yang tengah tersandung kasus gagal bayar. “PPATK telah melakukan pemblokiran rekening DSI,” kata Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani, Kamis, 1 Januari 2026.​





15 Sanksi dan Pembatasan Usaha





Rizal menjelaskan OJK sudah menjatuhkan 15 sanksi pengawasan kepada PT Dana Syariah Indonesia. Salah satu sanksi utama berupa Pembatasan Kegiatan Usaha yang berlaku sejak 15 Oktober 2025 agar perusahaan fokus menyelesaikan kewajiban ke investor tanpa menyalurkan pendanaan baru.​





Melalui PKU, Dana Syariah Indonesia dilarang mencari dana baru dari lender maupun menyalurkan pembiayaan baru ke borrower dalam bentuk apa pun, termasuk lewat situs, aplikasi, dan kanal digital lainnya. Kebijakan ini dimaksudkan menahan ekspansi sambil memaksa manajemen memprioritaskan pengembalian dana para pemberi dana.​





Larangan Alih Aset dan Ubah Pengurus





OJK juga menegaskan Dana Syariah Indonesia tidak boleh mengalihkan, mengaburkan, mengurangi nilai, atau memindahkan aset kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis otoritas, kecuali untuk memenuhi kewajiban sesuai aturan. Langkah ini bertujuan mengamankan aset perusahaan agar tetap bisa digunakan untuk membayar hak lender.​





Selain itu, DSI dilarang mengubah susunan direksi, dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pemegang saham yang tercatat, kecuali perubahan itu secara nyata memperbaiki kinerja, memperkuat permodalan, dan membantu penyelesaian masalah perusahaan. OJK ingin memastikan tidak ada manuver struktural yang justru menghambat proses penyelesaian dana investor.​





Kewajiban Layani Pengaduan Lender





Meski aktivitas usahanya dibatasi, OJK memerintahkan Dana Syariah Indonesia tetap menjalankan operasional, membuka kantor layanan, dan aktif menanggapi pengaduan para lender. Perusahaan fintech lending tersebut wajib menyediakan kanal pengaduan melalui telepon, WhatsApp, e-mail, dan media sosial serta menyelesaikan setiap keluhan sesuai ketentuan.​





Rizal menyebut OJK telah menaikkan status pengawasan DSI menjadi pengawasan khusus dan melakukan pemeriksaan rinci atas berbagai transaksi yang terjadi. Pada 10 Desember 2025, otoritas juga mengeluarkan instruksi tertulis kepada direksi, komisaris, DPS, dan pemegang saham DSI agar menyusun rencana aksi pengembalian dana lender yang jelas, terukur, dan berbatas waktu.​


Halaman:

Tags

Terkini

Prabowo Tiba di Shenzhen, China Hadiri KTT APEC

Rabu, 18 November 2026 | 18:31 WIB

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB