Energi Juang News, Jakarta- Di tengah sorotan pertumbuhan ekonomi 5,04% dan klaim stabilitas makro, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) mengingatkan bahwa Indonesia sedang melangkah di atas “retakan moral” yang berpotensi mengguncang fondasi bangsa.
Dalam refleksi kebangsaan bertema “Kuat Karena Bersatu, Bersatu Karena Kuat”, organisasi yang berakar dari pemikiran Bung Karno itu menegaskan, stabilitas bukanlah capaian akhir melainkan syarat dasar untuk memenuhi amanat konstitusi: melindungi bangsa, menyejahterakan rakyat, dan mewujudkan keadilan sosial.
Ketua Umum DPP PA GMNI, Prof. Arief Hidayat, menyoroti berbagai persoalan hukum sepanjang 2025 mulai dari korupsi, lemahnya integritas peradilan, hingga penegakan hukum yang kerap kehilangan moralitas. Ia juga menyinggung rangkap jabatan pejabat publik yang menimbulkan konflik kepentingan (19/11/2025).
“Padahal, moralitas itu merupakan sukma dari hukum itu sendiri. Baik buruknya hukum bergantung pada moralitas yang mendasarinya. Oleh karena itu, boleh dikatakan bahwa hukum yang tidak adil adalah bukan hukum (lex iniusta non est lex),” tegasnya.
Empat Rekomendasi Hukum PA GMNI 2026
Sebagai langkah perbaikan, PA GMNI merumuskan empat rekomendasi hukum nasional untuk 2026:
- Membangun moralitas hukum sejak dini dan menumbuhkan budaya taat hukum.
- Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap perumusan hukum.
- Mengubah pola pikir hukum agar berfokus pada keadilan dan kemanfaatan nyata.
- Menjadikan hukum sebagai alat perubahan sosial menuju visi Indonesia Maju 2045.
Reformasi Sawit: Membalik Skema untuk Rakyat
Ketua Dewan Kehormatan PA GMNI Siswono Yudohusodo menuntut reformasi besar pada sektor perkebunan kelapa sawit.
“Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali skema kepemilikan berbasis pola inti–plasma dengan porsi plasma rakyat diperbesar hingga 70%, sementara inti korporasi maksimal 30%,” ujarnya.