Baca juga : Respons Bencana Sumatra, GMNI Dorong Ekologi Politik di Panggung Nasional
Ia menilai kebijakan itu sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945, menekankan pentingnya koperasi petani, transparansi harga, dan pendampingan teknologi agar tidak hanya segelintir pemodal yang menikmati keuntungan.
Siswono juga menegaskan perlunya keterlibatan pengusaha lokal minimal 20% dalam investasi asing sejak tahap awal untuk menjaga kedaulatan ekonomi.
“Ini bukan sikap anti-investasi, melainkan penegasan bahwa kendali atas aset vital harus tetap di tangan negara,” tambahnya.
Demokrasi Digital dan Krisis Kepercayaan
Sekretaris Jenderal PA GMNI, Dr. Abdy Yuhana, menyoroti defisit kepercayaan publik dan kekacauan ruang digital yang kini menguji demokrasi.
Menurutnya, demokrasi digital seharusnya menjadi ruang publik beretika dan adil, bukan arena teknologi yang netral tanpa arah.
“Bagi bangsa yang berkomitmen pada kedaulatan rakyat, demokrasi digital tidak boleh dibiarkan tumbuh liar tanpa arah,” ungkap Abdy.
Ia mengkritik komunikasi pemerintah yang satu arah, menilai kebijakan kerap lepas dari realitas sosial.
Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih juga disebut potensial menjadi “program peradaban”, tetapi harus diawasi ketat agar tidak bocor atau terpusat di segelintir pihak.