daerah

PA GMNI Peringatkan “Retakan Moral” di Balik Stabilitas Ekonomi Indonesia

ET
Selasa, 6 Januari 2026 | 16:00 WIB



Baca juga : Respons Bencana Sumatra, GMNI Dorong Ekologi Politik di Panggung Nasional





Ia menilai kebijakan itu sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945, menekankan pentingnya koperasi petani, transparansi harga, dan pendampingan teknologi agar tidak hanya segelintir pemodal yang menikmati keuntungan.





Siswono juga menegaskan perlunya keterlibatan pengusaha lokal minimal 20% dalam investasi asing sejak tahap awal untuk menjaga kedaulatan ekonomi.





“Ini bukan sikap anti-investasi, melainkan penegasan bahwa kendali atas aset vital harus tetap di tangan negara,” tambahnya.





Demokrasi Digital dan Krisis Kepercayaan





Sekretaris Jenderal PA GMNI, Dr. Abdy Yuhana, menyoroti defisit kepercayaan publik dan kekacauan ruang digital yang kini menguji demokrasi.





Menurutnya, demokrasi digital seharusnya menjadi ruang publik beretika dan adil, bukan arena teknologi yang netral tanpa arah.





“Bagi bangsa yang berkomitmen pada kedaulatan rakyat, demokrasi digital tidak boleh dibiarkan tumbuh liar tanpa arah,” ungkap Abdy.





Ia mengkritik komunikasi pemerintah yang satu arah, menilai kebijakan kerap lepas dari realitas sosial.
Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih juga disebut potensial menjadi “program peradaban”, tetapi harus diawasi ketat agar tidak bocor atau terpusat di segelintir pihak.

Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB