daerah

Institut Sarinah Kecam Tindakan AS terhadap Venezuela: Pelanggaran Kedaulatan dan Hukum Internasional

ET
Rabu, 7 Januari 2026 | 17:00 WIB


Energi Juang News, Jakarta— Institut Sarinah menyampaikan kecaman keras atas tindakan penculikan, serangan bom pada malam hari, operasi militer terselubung, serta kriminalisasi ekstrateritorial yang dilakukan dan/atau disahkan oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump terhadap Republik Bolivarian Venezuela dan Presiden Nicolás Maduro. Institut Sarinah menilai rangkaian tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, hukum kebiasaan internasional, serta hak asasi manusia internasional.





Dr. Irene Gayatri (Bidang Hubungan Internasional dan Geo-Politik Institut Sarinah) menyatakan bahwa tindakan Amerika Serikat merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Tindakan AS merupakan pelanggaran Pasal (2) Ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa berupa larangan penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah dan kemerdekaan politik suatu negara,” tegasnya.





Institut Sarinah juga menilai dalih pembelaan diri Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (51) Piagam PBB tidak dapat dibenarkan. Menurut Irene, Venezuela tidak melakukan serangan bersenjata yang bersifat segera (imminent threat) terhadap Amerika Serikat, sehingga penggunaan kekuatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah.





Dari aspek hukum, Institut Sarinah menekankan bahwa hukum internasional tidak mengenal praktik penculikan atau pemaksaan penangkapan kepala negara asing secara sepihak. Praktik tersebut dinilai melanggar prinsip kesetaraan kedaulatan negara (Pasal (2) Ayat (1) Piagam PBB) serta norma internasional yang melarang penerapan yurisdiksi secara paksa di luar wilayah suatu negara.





“Kriminalisasi terhadap Presiden Nicolás Maduro di luar mekanisme peradilan internasional yang sah merupakan tindakan koersif ilegal, bukan proses hukum,” ujar Dr. Antarini Arna (Bidang Hukum dan Demokrasi Institut Sarinah).





Institut Sarinah menilai tindakan yang dilakukan atau disahkan Amerika Serikat tersebut memenuhi unsur terorisme negara dalam doktrin hukum internasional, yaitu penggunaan kekerasan secara sengaja, dilakukan oleh atau atas nama negara, untuk tujuan politik melalui intimidasi terhadap negara dan rakyat sipil. Irene menambahkan, tindakan seperti itu mengarah pada upaya melumpuhkan pemerintahan dan memaksakan perubahan politik pada negara berdaulat melalui penebaran ketakutan, bukan hanya di Venezuela tetapi juga secara global.





Selain itu, serangan yang membahayakan warga sipil dan infrastruktur sipil dinilai berpotensi melanggar hukum kebiasaan internasional (Customary International Law). Antarini menegaskan bahwa tindakan AS juga dapat dikategorikan melanggar Hukum Humaniter Internasional, khususnya prinsip pembedaan (distinction) dan proporsionalitas, sekaligus melanggar Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, termasuk hak untuk hidup serta hak atas rasa aman. “Serangan terhadap negara non-konflik yang tidak sedang berperang dengan siapa pun justru memperberat derajat pelanggaran hukum yang dilakukan AS,” ujarnya.


Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB