Institut Sarinah juga menyesalkan kegagalan lembaga pengawas demokrasi Amerika Serikat, termasuk Senat, untuk mencegah, menyelidiki, atau menghentikan tindakan-tindakan tersebut. Menurut Institut Sarinah, pembiaran atas pelanggaran yang diketahui secara luas dapat menimbulkan tanggung jawab negara (state responsibility) serta melanggengkan impunitas.
Institut Sarinah mengingatkan bahwa praktik tersebut menciptakan preseden berbahaya: negara kuat dapat menculik pemimpin negara lain, mengebom wilayahnya, dan menggulingkan pemerintahan tanpa konsekuensi hukum. Preseden ini dinilai menjadi ancaman langsung bagi negara-negara Global South, termasuk Indonesia.
Berlandaskan Feminisme Pancasila dan Manifesto Ibu Bangsa, Institut Sarinah menyerukan:
- Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan penyelidikan independen atas tindakan kekerasan terhadap Venezuela.
- Lembaga hukum internasional terkait untuk menilai tanggung jawab individual maupun negara atas pelanggaran hukum internasional.
- Negara-negara Global South, termasuk Indonesia, untuk bersikap tegas membela Piagam PBB dan menolak kolonialisme dalam bentuk apa pun.
“Dunia multipolar tidak boleh menjadi dunia tanpa hukum. Indonesia, melalui Pancasila dan Manifesto Ibu Bangsa, harus berdiri di pihak kemanusiaan, kedaulatan, dan keadilan internasional,” tegas Institut Sarinah.
Redaksi Energi Juang News