daerah

Indonesia Resmi Nahkodai Dewan HAM PBB 2026, Momen Bersejarah di Jenewa

ET
Jumat, 9 Januari 2026 | 14:00 WIB


Energi Juang News, Jakarta- Babak baru diplomasi global dimulai ketika Indonesia resmi memegang tampuk kepemimpinan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode 2026. Penetapan ini berlangsung dalam sidang organisasi pertama Dewan HAM di Jenewa pada (08/01/2026), bersamaan dengan peringatan dua puluh tahun berdirinya lembaga tersebut.





Dukungan Kawasan Asia Pasifik





Sebelum penetapan resmi, negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) lebih dulu menyepakati pencalonan Indonesia melalui pemilihan kawasan, sebagaimana diumumkan Kementerian Luar Negeri RI pada (23/12/2025). Kesepakatan ini menegaskan kepercayaan kawasan terhadap kiprah diplomasi Indonesia di bidang hak asasi manusia.





Strategi Diplomasi dan Dukungan Global





Di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia menggerakkan seluruh perwakilan diplomatik di luar negeri dan menjalin komunikasi intensif dengan negara-negara sahabat di Jakarta. Langkah ini dijalankan sebagai bagian dari strategi memperkuat posisi Indonesia di forum multilateral.





Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa memegang peran utama dalam proses ini, dengan dukungan PTRI New York serta misi diplomatik RI lainnya. Upaya kolektif ini menjadi pondasi kuat bagi Indonesia dalam menjalankan mandat globalnya.





Sidharto Reza Pimpin Presidensi





Tanggung jawab sebagai Presiden Dewan HAM PBB diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelumnya, ia berpengalaman panjang di ranah diplomasi, termasuk sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.





Sepanjang 2026, Indonesia akan memimpin berbagai sidang dan agenda kerja Dewan sesuai dengan jadwal tahunan lembaga tersebut.





Komitmen Pada Prinsip Objektif dan Inklusif





Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia akan menjalankan presidensi secara objektif, inklusif, dan berimbang. “Kita berkomitmen mengedepankan prinsip imparsialitas, objektivitas, dan transparansi,” ujarnya (08/01/2026). Pemerintah menempatkan dialog lintas kawasan serta partisipasi konstruktif sebagai inti dari kepemimpinan ini.


Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB