"Kita ingin pemimpin dengan legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat, bukan hasil lobi-lobi antar fraksi. PDI Perjuangan berkomitmen agar kedaulatan tetap di tangan rakyat, bukan diwakilkan," katanya.
Angie mengakui bahwa Pilkada langsung memang masih memiliki kekurangan, seperti isu politik uang hingga rendahnya partisipasi. Namun, kata dia, jalan keluarnya bukan dengan menghapus hak pilih rakyat, tapi memperbaiki sistem penyelenggaraannya.
"Solusinya adalah memperketat pengawasan, menegakkan aturan tanpa pandang bulu, dan memperkuat pendidikan politik. Energi bangsa ini harusnya dialokasikan untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita agar bebas politik uang, bukan malah menutup ruang partisipasi rakyat," ucapnya.
PDI Perjuangan memang menjadi partai paling vokal menolak wacana mekanisme Pilkada melalui DPRD.
Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Ancol Jakarta, pada Senin 12 Januari 2026, penolakan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Redaksi Energi Juang News