Menurut GMNI, negara perlu:
- Memfasilitasi kepemilikan kapal berukuran lebih besar bagi nelayan kecil, baik melalui koperasi, skema kredit berbunga rendah, maupun kepemilikan kolektif.
- Menjamin akses permodalan tanpa skema yang memberatkan.
- Mengintegrasikan infrastruktur pelabuhan, cold storage, dan rantai distribusi agar hasil tangkapan memiliki nilai tambah.
Bung Akar menegaskan, tanpa peningkatan ukuran alat tangkap, kebijakan ekspor hanya akan menjadi simbolis. Nelayan kecil tetap berada dalam lingkaran produksi skala subsisten, sementara nelayan besar semakin mendominasi pasar ekspor.
Nelayan Kecil sebagai Kaum Marhaen dan Tuntutan Keberpihakan Negara
"Mayoritas nelayan kecil tersebut adalah representasi nyata kaum Marhaen sebagaimana digagas oleh Soekarno dalam Marhaenisme, yakni rakyat kecil yang memiliki alat produksi sendiri, tetapi dalam skala sangat terbatas sehingga tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya secara signifikan," ungkap Akar.
“Negara tidak cukup hanya memberi akses pasar. Negara harus memperbesar alat produksi kaum Marhaen. Itulah esensi keberpihakan,” sambungnya.
DPP GMNI pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan kelautan dan perikanan agar benar-benar berpihak kepada kaum Marhaen, demi terwujudnya keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi dan cita-cita kemerdekaan.
Redaksi Energi Juang News