Berikut rinciannya:
- DKI Jakarta: 50 unit
- Banten: 62 unit
- Jawa Barat: 350 unit
- Jawa Tengah: 54 unit
- Jawa Timur: 788 unit
- DI Yogyakarta: 208 unit
Jumlah tersebut menunjukkan bahwa evaluasi BGN mencakup hampir seluruh wilayah layanan program di Pulau Jawa.
Masalah Sertifikat Sanitasi Jadi Temuan Utama
Hasil pemeriksaan menunjukkan banyak unit layanan yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan sanitasi dasar.
Salah satu temuan terbesar adalah belum terdaftarnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada banyak SPPG.
Data evaluasi mencatat:
- 1.043 SPPG belum mendaftarkan SLHS
- 443 SPPG belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar
Ketiadaan dokumen dan fasilitas tersebut dinilai berpotensi mengganggu standar kebersihan serta keamanan makanan yang disajikan kepada masyarakat.
Fasilitas Tempat Tinggal Petugas Juga Belum Lengkap
Selain persoalan sanitasi, BGN juga menemukan masalah pada fasilitas pendukung bagi petugas layanan.
Sebanyak 175 SPPG belum menyediakan tempat tinggal (mess) bagi kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang bertugas.