Padahal, pekerja rumah tangga merupakan bagian penting dari ekonomi perawatan (care economy) yang menopang keberlangsungan kehidupan keluarga serta memungkinkan anggota keluarga lainnya dapat bekerja dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi di ruang publik.
"Persoalan ini pun tidak hanya berkaitan dengan budaya patriarki, tetapi juga dengan sistem ekonomi yang lebih luas. Dalam sistem kapitalisme, kerja domestik sering kali tidak diakui sebagai aktivitas ekonomi karena tidak secara langsung menghasilkan komoditas atau keuntungan di pasar, padahal kerja tersebut menjadi fondasi di balik keberlangsungan sistem ekonomi," papar Saras.
Kerja domestik, sambung Saras, juga berkontribusi pada apa yang disebut oleh Karl Marx sebagai “reproduksi tenaga kerja”. Karena tanpa kerja domestik yang merawat kehidupan sehari-hari, tidak akan ada tenaga kerja yang siap menjalankan aktivitas ekonomi maupun menciptakan komoditas.
Karena itu, Saras meminta seluruh fraksi di DPR dan pemerintah menjadikan momentum penetapan RUU PPRT sebagai usul inisiatif DPR untuk mempercepat pembahasan hingga pengesahan undang-undang tersebut. Ia menilai negara harus memastikan pekerja rumah tangga diakui sebagai pekerja yang memiliki hak-hak ketenagakerjaan yang sama dengan sektor lainnya.
“RUU PPRT harus menjadi titik balik untuk mengakhiri warisan feodalisme dalam relasi kerja domestik di Indonesia. Pekerja rumah tangga adalah warga negara yang memiliki martabat dan hak yang sama, bukan ‘abdi’ yang bergantung pada belas kasihan majikan,” pungkasnya.
Redaksi Energi Juang News