Energi Juang News, Jakarta - Pemerintah Singapura mengambil sikap keras terhadap isu keamanan pelayaran global dengan menolak negosiasi maupun pembayaran kepada Iran untuk melintasi Selat Hormuz. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Singapura dalam sidang parlemen pada 7 April 2026. Sikap tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan kawasan Timur Tengah yang turut memengaruhi jalur perdagangan internasional.
Penolakan Tegas Demi Hukum Internasional
Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menegaskan bahwa kebijakan pembayaran untuk akses jalur laut akan merusak tatanan hukum internasional. Ia merujuk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) sebagai dasar utama.
Menurutnya, hak lintas transit merupakan hak universal. Negara mana pun tidak boleh memperjualbelikan akses tersebut. Ia juga menekankan bahwa aturan ini berlaku secara global dan tidak bergantung pada kesepakatan bilateral.
Ini bukan kartu 'bebas dari hukuman' bagi negara-negara yang belum meratifikasi UNCLOS," ujarnya dalam sidang parlemen, menanggapi pertanyaan anggota parlemen Fadli Fawzi dari Partai Pekerja.
Sejumlah laporan menyebut beberapa negara telah mencapai kesepakatan dengan Iran. Mereka bahkan membayar hingga US$2 juta per kapal untuk menjamin keamanan pelayaran. Namun, Singapura tetap menolak mengikuti langkah tersebut.
Balakrishnan juga mengungkapkan bahwa komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, telah dilakukan. Meski begitu, Singapura tidak akan membuka ruang negosiasi terkait tarif atau jaminan jalur aman.
Selat Malaka Jadi Alasan Utama
Singapura menilai posisi Selat Malaka jauh lebih krusial dibanding Selat Hormuz. Jalur ini menjadi urat nadi perdagangan global, termasuk distribusi energi dan logistik internasional.