• Kamis, 19 November 2026

OJK Perketat Aturan Pay Later

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Jumat, 26 Desember 2025 | 13:00 WIB


Energi Juang News, Jakarta- OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) resmi memperketat aturan terkait layanan Buy Now Pay Later (BNPL) melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 32 Tahun 2025 yang berlaku mulai 15 Desember 2025. Kebijakan ini menjadi langkah besar dalam mengatur ekosistem pembiayaan digital yang berkembang pesat di Indonesia.





Latar Belakang Terbitnya Aturan BNPL





Dalam dokumen Frequently Asked Questions di laman resmi OJK (26/12/2025), regulator menjelaskan bahwa lonjakan pesat layanan BNPL mendorong kebutuhan pengaturan baru. Tujuannya adalah memberi kepastian hukum, memperkuat manajemen risiko, dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di tengah gempuran inovasi digital.





“Dalam rangka memitigasi risiko seperti potensi gagal bayar, ketidakseimbangan informasi, serta risiko operasional dan sistemik akibat pemanfaatan teknologi digital, diperlukan pengaturan khusus untuk memastikan BNPL diselenggarakan dengan prinsip kehati-hatian, pelindungan konsumen, dan tata kelola yang baik,” tulis OJK dalam pernyataan resminya, Jumat, 26 Desember 2025.





Fokus Pengaturan untuk Bank dan Multifinance





Mengacu pada regulasi tersebut, penyelenggara layanan pay later kini terbatas pada bank umum dan perusahaan pembiayaan (multifinance). Mereka wajib mematuhi prinsip kehati-hatian, perlindungan data pribadi, serta kebijakan khusus dalam menilai kelayakan calon pengguna BNPL.





Penyelenggaraan dapat dilakukan secara konvensional atau berbasis prinsip syariah sesuai regulasi yang berlaku. Selain itu, POJK 32/2025 juga mengatur tata kelola kerja sama dengan pihak ketiga, keterbukaan informasi, hingga proses penagihan dan pelaporan transaksi.





Penegasan OJK Soal Izin Penyelenggara





Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi menegaskan dalam keterangan resmi (24/12/2025), bahwa “bank umum dapat menyelenggarakan BNPL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bagi bank, sementara perusahaan pembiayaan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum menawarkan layanan BNPL.”





Langkah ini diharapkan bisa mencegah praktik penyediaan layanan pay later ilegal, sekaligus memastikan pengguna terlindungi dari risiko penyalahgunaan data dan ketidakseimbangan informasi antara penyedia layanan dan konsumen.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

PHK Makan Korban 72 Orang, Jabar Tertinggi

Minggu, 8 November 2026 | 11:01 WIB

Hari Ini, Nilai Tukar Dolar Menguat terhadap Rupiah

Jumat, 6 November 2026 | 09:34 WIB

Bursa Indonesia Berada di Secondary Emerging Market

Selasa, 27 Oktober 2026 | 16:03 WIB

PM Singapura Respons Pemangkasan Ekspor Gas Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 08:19 WIB

Sufmi Dasco Respons Ancaman MSCI

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:18 WIB

Indonesia Kurangi Pasokan Gas ke Singapura

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 14:01 WIB

Respons MSCI, Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Takut

Rabu, 21 Oktober 2026 | 17:43 WIB
X