• Kamis, 19 November 2026

Purbaya Undur Reorganisasi Ditjen Pajak Demi Stabilitas Coretax

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 6 Januari 2026 | 13:00 WIB


Energi Juang News, Jakarta- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan penundaan reorganisasi besar-besaran di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Langkah ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117 Tahun 2025 yang merevisi PMK Nomor 124 Tahun 2024.





Alasan di Balik Penundaan Reorganisasi





Dalam beleid tersebut disebutkan, tujuan utama penundaan adalah menjaga stabilitas sistem inti administrasi perpajakan atau core tax administration system yang sedang diterapkan DJP. “Untuk menjaga stabilitas implementasi sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) pada DJP dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, perlu melakukan penataan organisasi,” tertulis dalam pertimbangan resmi PMK 117/2025, sebagaimana dikutip pada Selasa (6/1/2026).





Perubahan Ketentuan dalam PMK Baru





PMK 124/2024 sebelumnya mengatur bahwa pembentukan jabatan serta pelantikan pejabat baru di seluruh unit Kementerian Keuangan harus rampung paling lambat akhir 2025. Namun, regulasi baru menyisipkan Pasal 1839A yang memberikan pengecualian khusus bagi DJP.





Baca juga : Menkeu Purbaya Sindir BNPB: “Dana Ada, Tapi Kalian Pelit Banget!”





“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1839 dikecualikan bagi pembentukan jabatan baru, pengangkatan pejabat baru, dan pelantikan pejabat baru pada DJP,” tulis beleid tersebut. Dengan ketentuan ini, DJP diberi waktu tambahan hingga 31 Desember 2026 untuk menyelesaikan restrukturisasi organisasinya.





PMK 117/2025 ditetapkan dan diundangkan pada 31 Desember 2025 dan berlaku sejak tanggal tersebut.





Capaian Coretax Menunjukkan Tren Positif





Meski reorganisasi ditunda, DJP melaporkan perkembangan menggembirakan dari implementasi sistem Coretax. Hingga 5 Januari 2026 pukul 15.37 WIB, sebanyak 20.289 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem ini. Dari jumlah itu, 14.926 SPT berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan, 3.959 dari non-karyawan, sementara 1.397 berasal dari wajib pajak badan dalam rupiah, serta 7 dalam dolar AS.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

PHK Makan Korban 72 Orang, Jabar Tertinggi

Minggu, 8 November 2026 | 11:01 WIB

Hari Ini, Nilai Tukar Dolar Menguat terhadap Rupiah

Jumat, 6 November 2026 | 09:34 WIB

Bursa Indonesia Berada di Secondary Emerging Market

Selasa, 27 Oktober 2026 | 16:03 WIB

PM Singapura Respons Pemangkasan Ekspor Gas Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 08:19 WIB

Sufmi Dasco Respons Ancaman MSCI

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:18 WIB

Indonesia Kurangi Pasokan Gas ke Singapura

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 14:01 WIB

Respons MSCI, Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Takut

Rabu, 21 Oktober 2026 | 17:43 WIB
X