Energi Juang News, Jakarta– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi polemik soal penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS. Ia meminta agar pembaruan data tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Purbaya Tegaskan Tujuan Pembaruan Data
Purbaya menjelaskan bahwa pemutakhiran data PBI JK dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. “Agar lebih tepat melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Jadi pemutakhirannya jangan bikin keributan,” ujarnya.
Ia menilai, perubahan data seharusnya memperbaiki tata kelola program, bukan menimbulkan kesalahpahaman. Pemerintah, kata dia, perlu berkomunikasi secara terbuka agar masyarakat memahami alasan dan manfaat kebijakan tersebut.
Usul Masa Transisi dan Sosialisasi
Purbaya menyarankan pemerintah agar tidak langsung menonaktifkan peserta dari daftar PBI JK. Ia mengusulkan adanya masa transisi selama dua hingga tiga bulan untuk sosialisasi.
Baca juga : Penonaktifan BPJS PBI dan Bayang-bayang Negara Gagal
“Begitu masyarakat tahu mereka sudah tidak masuk dalam daftar PBI, langsung lakukan sosialisasi, sehingga mereka bisa ambil langkah lain, misalnya membayar secara mandiri,” jelasnya.
Menurutnya, pendekatan itu akan mencegah kebingungan sekaligus memberi waktu bagi warga untuk beradaptasi.