• Kamis, 19 November 2026

Pemerintah Mulai Menerapkan Kebijakan Ekspor Satu Pintu Lewat BUMN Khusus

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Minggu, 7 Juni 2026 | 11:02 WIB

Jakarta, Redaksi Energi Juang News- Pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekspor satu pintu lewat BUMN khusus untuk komoditas sumber daya alam (SDA) strategis.

Kebijakan itu sempat diumumkan langsung Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu.

Prabowo pun sudah resmi meneken
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Beleid diteken langsung olehnya pada 20 Mei 2026 dan diundangkan di hari yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Dalam beleid ini, dikutip Minggu (7/6/2026), dijelaskan pada Pasal 2, pemerintah akan mengatur tata kelola ekspor seluruh komoditas SDA strategis. Penetapan Komoditas SDA strategis dilakukan bertahap. Ada ada 3 produk yang lebih dulu diatur yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy atau paduan besi.

Sementara itu pada Pasal 3 dijelaskan komoditas SDA strategis tadi ditetapkan hanya dapat diekspor oleh BUMN ekspor. Dalam hal ini pemerintah sudah memperkenalkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Dalam pelaksanaan ekspor komoditas SDA strategis oleh BUMN ekspor, harga jual komoditas SDA strategis akan ditentukan oleh BUMN ekspor. BUMN Ekspor juga dapat menentukan margin dalam tingkat kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diekspor oleh BUMN Ekspor baik sebagai pemilik atau sebagai perantara tunggal," tulis Pasal 3 Ayat 1.

Lebih lanjut di Pasal 7 beleid tersebut, ditetapkan ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan melalui BUMN ekspor paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Artinya, per 1 Januari 2027, ekspor satu pintu melalui BUMN ekspor PT DSI sudah wajib untuk dilakukan.

Pemerintah memberikan masa transisi dari bulan Juni hingga Desember 2026. Selama masa transisi itu, dalam pasal 8 PP 24 tahun 2026 disebutkan kontrak penjualan yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Juni 2026 dan masih berlaku akan dilakukan evaluasi oleh BUMN Ekspor.

 

Redaksi Energi Juang News

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: HD

Terkini

PHK Makan Korban 72 Orang, Jabar Tertinggi

Minggu, 8 November 2026 | 11:01 WIB

Hari Ini, Nilai Tukar Dolar Menguat terhadap Rupiah

Jumat, 6 November 2026 | 09:34 WIB

Bursa Indonesia Berada di Secondary Emerging Market

Selasa, 27 Oktober 2026 | 16:03 WIB

PM Singapura Respons Pemangkasan Ekspor Gas Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 08:19 WIB

Sufmi Dasco Respons Ancaman MSCI

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:18 WIB

Indonesia Kurangi Pasokan Gas ke Singapura

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 14:01 WIB

Respons MSCI, Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Takut

Rabu, 21 Oktober 2026 | 17:43 WIB
X