Ia mengatakan saat ini pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa diubah menjadi pangkalan supaya masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai.
"Itulah kemudian kami berpikir bahwa harus masyarakat kita bagaimana menyosialisasikan ini, untuk mengambilnya jangan di pengecer, tapi di pangkalan. Supaya apa? Harganya tidak mahal, harganya sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah," ucapnya.
Bahlil juga menyarankan agar warung pengecer beralih menjadi pangkalan resmi. Syaratnya hanya dengan mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) ke Pertamina Patra Niaga untuk mendapatkan izin pangkalan.
"Saya sudah meminta agar pengecer-pengecer yang sudah memenuhi syarat itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Supaya apa? Dia bisa kita kontrol harganya. Karena kalau tidak ini bisa berpotensi menyalahgunakan. Ini transisi aja sebenarnya," kata Bahlil.
Dengan aturan tersebut, diharapkan tidak lagi ditemukan harga LPG melon yang dipatok jauh di atas Rp18 ribu per tabung atau maksimal Rp6.000 per kilogram.
Redaksi Energi Juang News