Diharapkan, dengan adanya kebijakan ini, kesejahteraan pekerja di sektor layanan daring, termasuk pengemudi ojek online dan kurir paket, dapat lebih terjamin. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak pekerja di industri digital di Indonesia.
Redaksi Energi Juang News