Unsur ketiga berupa perintah. Perusahaan transportasi online akan memberikan sanksi suspend dan putus mitra bila pengemudi tidak patuh pada perintah untuk melakukan pekerjaan antar penumpang, barang, dan makanan.
"Maka sudah jelas bahwa pengemudi ojol, taksol, dan kurir adalah pekerja dan SPAI menuntut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, untuk segera mengakui kami sebagai pekerja tetap," ujarnya.
Dia berkata status karyawan tetap akan membuat ojol mendapatkan sejumlah hak, seperti upah minimum setiap bulan, upah lembur, THR, cuti haid dan melahirkan yang dibayar, jam kerja 8 jam, hari istirahat di hari Sabtu dan Minggu, jaminan sosial, hak membentuk serikat pekerja, hingga hak untuk berunding agar tidak ada suspend dan putus mitra sepihak.
Terpisah, Garda Ojol justru mendukung rencana pemerintah menjadikan ojol sebagai UMKM. Akan tetapi, mereka meminta pemerintah untuk melakukan kajian mendalam terlebih dahulu.
"Asosiasi berharap Kementerian UMKM dapat melakukan kajian komprehensif agar revisi UU UMKM ini memiliki kekuatan hukum perlindungan hak dan keadilan bagi para pengemudi ojol," kata Ketua Garda Ojil Igun Wicaksono.
Igun menyarankan pemerintah menggandeng akademisi untuk kajian lebih lanjut. Garda juga siap dilibatkan dalam pembahasan aturan tersebut.
"Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia-Garda Indonesia akan mendukung lebih lanjut dan juga siap menggandeng akademisi untuk turut serta mengkaji revisi yang akan dilaksanakan rencana tahun depan," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan rencana menjadikan ojol sebagai UMKM. Dia berkata hal itu akan diatur melalui revisi UU UMKM yang dilakukan tahun depan.