ekonomi-bisnis

Geruduk Perusahaan Jan Hwa Diana, Wamenaker Ungkap Kejanggalan

HD
Jumat, 18 April 2025 | 10:19 WIB



Ia juga menilai sikap pengusaha dalam mediasi terkesan menghindar dan tidak kooperatif saat ditanya soal penahanan ijazah. Pimpinan perusahaan berkelit dan tidak mengakui tuduhan tersebut.





Ia menegaskan, apabila terdapat tunggakan atau utang yang dimiliki para mantan karyawan, pihaknya bersama sejumlah pejabat lain siap membantu menyelesaikan persoalan tersebut





“Kalau buruhnya berutang, saya siap bayar. Ada anggota dewan, Pak Wakil Wali Kota, bahkan Kapolres juga siap membantu. Tapi tetap tidak ada penyelesaian. Saya tidak tahu ada apa,” tambahnya.





Ia menekankan bahwa penahanan ijazah oleh perusahaan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tidak dapat ditoleransi. Wamenaker menyatakan bahwa negara tidak boleh membiarkan praktik semacam itu terus berlangsung.





Menurut dia, upaya mediasi yang dilakukan pemerintah daerah dan kementerian merupakan bukti bahwa negara hadir melindungi hak pekerja.





“Di era pemerintahan Presiden Prabowo, tidak boleh ada praktik yang menyakiti hati rakyat. Negara harus hadir,” tuturnya.





Redaksi Energi Juang News


Halaman:

Terkini

IHSG Merosot Tajam Tahun Ini, Mengapa?

Jumat, 20 November 2026 | 09:25 WIB

Kenaikan Suku Bunga BI Akan Pukul Penjualan Rumah

Jumat, 20 November 2026 | 09:17 WIB

PHK Makan Korban 72 Orang, Jabar Tertinggi

Minggu, 8 November 2026 | 11:01 WIB

Hari Ini, Nilai Tukar Dolar Menguat terhadap Rupiah

Jumat, 6 November 2026 | 09:34 WIB

Bursa Indonesia Berada di Secondary Emerging Market

Selasa, 27 Oktober 2026 | 16:03 WIB

PM Singapura Respons Pemangkasan Ekspor Gas Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 08:19 WIB

Sufmi Dasco Respons Ancaman MSCI

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:18 WIB

Indonesia Kurangi Pasokan Gas ke Singapura

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 14:01 WIB