Dalam pidato Tahun Berdikari 1965, Bung Karno mempertegas konsep Berdikari yang menekankan kemandirian ekonomi, dan kewajiban divestasi ini adalah manifestasi dari kemandirian itu," tegas Gus Falah.
"AS seharusnya tak cawe-cawe dalam kebijakan kita, mereka juga seenaknya kenakan tarif tinggi ke produk negara-negara lain, termasuk kita. Mosok ganggu kepentingan kita," pungkasnya.
Adapun kebijakan divestasi ini diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 yang telah diubah melalui PP Nomor 25 Tahun 2024. Dengan peraturan itu, perusahaan tambang asing yang mendapatkan izin usaha wajib melepas 51 persen sahamnya ke pemilik lokal.
Batas waktu divestasi dibedakan berdasarkan fasilitas pengolahan yang dimiliki, yakni 15 tahun bagi perusahaan tanpa fasilitas pengolahan terintegrasi dan 20 tahun bagi yang memilikinya.
Redaksi Energi Juang News