Energi Juang News, Jakarta- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, mengungkapkan bahwa banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban penipuan keuangan ilegal, seperti pinjaman online (pinjol) ilegal dan investasi bodong. Hal ini disampaikan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri, OJK, dan PT Pos Indonesia pada 4 Juni 2024.
Mahendra menyatakan, "Kami jumpai banyak WNI di luar negeri secara umum atau khususnya pekerja migran Indonesia menjadi juga korban berbagai kegiatan aktivitas ilegal sektor jasa keuangan, apakah pinjol ilegal maupun kegiatan investasi bodong secara online dan disebarluaskan platform digital."
Lebih lanjut, Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) OJK, Hudiyanto, mengungkapkan bahwa dari tahun 2017 hingga 2023, masyarakat Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp139,67 triliun akibat investasi ilegal. PMI sering menjadi target karena memiliki penghasilan yang signifikan setelah bekerja di luar negeri dan kurangnya pemahaman tentang produk keuangan.
"Karena mereka (PMI) memiliki pendapatan, dan karena banyak di antara mereka masih muda dan belum memahami produk keuangan, mereka menjadi sasaran bagi pelaku investasi bodong, baik dari dalam negeri maupun luar negeri," tambahnya.
OJK menekankan pentingnya edukasi dan literasi keuangan bagi PMI untuk mencegah mereka terjerat dalam praktik keuangan ilegal.
Upaya ini juga melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri dan PT Pos Indonesia, untuk memberikan perlindungan dan informasi yang diperlukan bagi PMI di luar negeri.
Selain itu, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, mengungkapkan bahwa praktik ijon dan rente yang menjerat PMI sering kali berkedok koperasi dan lembaga lainnya.