"Kalau kita melihat data-data investasi yang diperlukan banyak negara, tidak hanya Indonesia, itu semua negara tentu memerlukan investasi juga untuk membuka lapangan pekerjaan," imbuhnya.
Menurutnya, sinkronisasi antara Kementerian BUMN dan Danantara akan terus dilakukan. Ia juga membuka ruang untuk dialog lebih lanjut antara Danantara dengan Komisi VI DPR RI guna menjelaskan lebih lanjut rencana dan fungsi lembaga tersebut.
“Dan berbagai pihak juga kami lakukan, nanti juga pada saatnya mungkin Komisi VI akan memanggil mereka untuk mencoba menjabarkan tentu hal-hal yang ingin tentu Komisi VI lebih gali,” kata Erick.
Ia menambahkan, fungsi Danantara akan fokus pada aspek operasional dan investasi, sementara pengawasan serta pengugasan tetap berada di bawah Kementerian BUMN.
"Operasi-investasi ada di Danantara. Kami tentu tupoksinya pengawasan, kita saham seri A, tetapi juga penugasan itu di kami," ujarnya.
Danantara Indonesia resmi diluncurkan pada Senin (24/2) dengan struktur yang mencakup dua perusahaan induk atau holding.
Pembentukan ini mengacu pada Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang telah direvisi untuk mengakomodasi pembentukan entitas baru dalam kerangka pengelolaan investasi nasional.
Dua entitas holding di bawah Danantara terdiri atas holding investasi dan holding operasional.