Energi Juang News, Jakarta– Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, kembali menerapkan kebijakan pemangkasan anggaran dalam rangka efisiensi belanja negara. Salah satu fokus penghematan menyasar anggaran uang rapat Aparatur Sipil Negara (ASN) serta honorarium pengelola keuangan.
Langkah ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (SBM 2026) yang resmi berlaku sejak 20 Mei 2025.
Beberapa poin penting dalam aturan tersebut meliputi penghapusan uang harian untuk rapat luar kantor, pengurangan biaya transportasi dinas, hingga penurunan honor pengelola keuangan hingga 38 persen.
Menurut Sri Mulyani, penyesuaian biaya ini mencerminkan kondisi pasar saat ini, sekaligus memastikan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap efisien dan tepat sasaran.
"Pemerintah berkomitmen menjadikan APBN sebagai instrumen perlindungan rakyat dan pendorong pertumbuhan berkelanjutan," ujarnya dalam pernyataan resmi, Senin (2/6/2025).
Ia menekankan bahwa kebijakan SBM bersifat rutin dan menjadi acuan pengelolaan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga, bukan hanya menargetkan hasil akhir (output), namun juga memperhatikan efisiensi dari sisi biaya (input).
Penyesuaian Penting dalam PMK SBM 2026: