ekonomi-bisnis

Bahas Pertambangan, HMI Gelar Diskusi Forum GUNTUR

HD
Sabtu, 14 Juni 2025 | 17:10 WIB



Dia mengungkapkan, Komisi XII DPR RI  membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup, serta Investasi. Menurut Bambang dengan tugas untuk membidangi hal-hal tersebut maka Komisi XII sering melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunker) ke berbagai daerah untuk mengumpulkan informasi dan masukan terkait bidang tugasnya.





"Kami selalu mengawasi kebijakan terkait energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi. Jadi jika kami temukan ada perusahaan tambang yang tidak, menjalankan dan menghadirkan kemaslahatan dan melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku tentu kami memiliki kewenangan untuk mengevaluasi", jelas Bambang.





Soal tambang di Raja Ampat, Bambang sangat mengapresiasi langkah tegas pemerintah Prabowo. Menurut Bambang pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) terhadap empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, merupakan keputusan yang sangat relevan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penataan Kawasan Hutan dan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, yang memberikan landasan hukum bagi negara untuk menyelesaikan tumpang tindih perizinan, menegaskan fungsi konservasi, serta menata ulang praktik industri ekstraktif agar sejalan dengan prinsip keberlanjutan.





"Pencabutan 4 IUP di Raja Ampat bukan hanya tindakan administratif, tetapi juga merupakan pesan dari pemerintah Indonesia bahwa saat ini pemerintah sangat fokus untuk membenahi tata kelola Sumber Daya Alam (SDA). Sehingga dunia internasional dapat melihat bahwa Indonesia mengelola potensi pertambangan nasional dengan baik, bertanggung jawab dan berbasis lingkungan” ujar Bambang.





Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Rifyan juga menambahkan bahwa kondisi dan situasi pertambangan di Raja Ampat saat ini harus dilihat secara langsung, objektif dan komprehensif.





"Sebagai aktivis, kami harus mendapatkan data dan fakta yang valid. Situasi di Raja Ampat tidak sesuai dengan apa yang di gambarkan oleh Atificial Intelligence (AI), bahwa itu tidak benar. Pertambangan pastilah akan berbenturan dengan issue lingkungan, tetapi harus ada komitmen untuk menjaga lingkungan olehnya penting untuk memenuhi AMDAL sebelum aktivitas tambang itu dilakukan", tegas Rifyan.





Rifyan juga menambahkan bahwa, HMI sebagai organisasi pemuda tertua di Indonesia akan selalu berkomitmen untuk mengawal dinamika pertambangan nasional khususnya dalam menjalankan perintah undang-undang. Termasuk jika ada operasi pertambangan yang melawan hukum dan tidak sesuai dengan kepentingan negara.





"Komitmen HMI adalah mengawal, mengawasi, dan berkontribusi untuk memberi solusi atas dinamika pertambangan nasional khususnya dalam menjalan perintah UU atau regulasi. Termasuk jika terdapat tumpang tindih regulasi, maka yang harus dikedepankan adalah national interest", jelas Rifyan dalam forum dialog tersebut.

Halaman:

Tags

Terkini

PHK Makan Korban 72 Orang, Jabar Tertinggi

Minggu, 8 November 2026 | 11:01 WIB

Hari Ini, Nilai Tukar Dolar Menguat terhadap Rupiah

Jumat, 6 November 2026 | 09:34 WIB

Bursa Indonesia Berada di Secondary Emerging Market

Selasa, 27 Oktober 2026 | 16:03 WIB

PM Singapura Respons Pemangkasan Ekspor Gas Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 08:19 WIB

Sufmi Dasco Respons Ancaman MSCI

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:18 WIB

Indonesia Kurangi Pasokan Gas ke Singapura

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 14:01 WIB

Respons MSCI, Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Takut

Rabu, 21 Oktober 2026 | 17:43 WIB