Energi Juang News, Jakarta– Pemerintah membeberkan cara hitung kemiskinan BPS yang ternyata berbeda dengan metode yang digunakan oleh Bank Dunia. Penjelasan ini muncul setelah data kemiskinan versi Bank Dunia pada Juni 2025 menyebutkan jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 194,6 juta jiwa, angka yang jauh lebih besar dibandingkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada September 2024 yaitu 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa.
Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menegaskan bahwa BPS merancang metode perhitungan kemiskinan untuk mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia secara spesifik. Hal ini tentu berbeda dengan pendekatan Bank Dunia yang bersifat global.
Menurut Juru Bicara PCO, Dedek Prayudi, perhitungan kemiskinan BPS didasarkan pada dua indikator utama. Pertama, garis kemiskinan makanan, yaitu standar konsumsi minimal 2.100 kalori per orang setiap harinya. Jika konsumsi kalori seseorang di bawah angka ini, maka dikategorikan sebagai miskin.
"Jika seseorang tidak mampu memenuhi 2.100 kalori per hari, maka ia termasuk kelompok miskin," kata Dedek dalam unggahan video di akun Instagram PCO, Minggu (15/6/2025).
Kedua, BPS juga memperhitungkan garis kemiskinan non-makanan, yang mencakup akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta ketersediaan tempat tinggal yang layak.
"Dua komponen ini kemudian digabung dan dikonversi menjadi angka nominal sesuai harga di Indonesia. Dari sinilah garis kemiskinan BPS terbentuk," lanjut Dedek.
Jika pengeluaran seseorang berada di bawah garis kemiskinan tersebut, maka mereka termasuk dalam kelompok miskin menurut BPS.